BANDAR LAMPUNG, IAINews — Dalam upaya memperkuat kolaborasi lintas lembaga dan meningkatkan mutu praktik kefarmasian di wilayah Provinsi Lampung, PD IAI Lampung melaksanakan audiensi resmi dengan BBPOM di Bandar Lampung.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Galaksi BBPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) Bandar Lampung dan dihadiri oleh jajaran pimpinan kedua instansi.
×
Audiensi ini menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara profesi apoteker sebagai pelaksana pelayanan kefarmasian dan BBPOM sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam pengawasan obat dan makanan.
Melalui pertemuan ini, kedua pihak membahas berbagai isu strategis, termasuk implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pendirian Apotek Merah Putih, hingga upaya bersama dalam pengendalian resistensi antimikroba di masyarakat.
Menguatkan Sinergi dan Kolaborasi Profesi
Pertemuan dibuka dengan sambutan dari Kepala BBPOM di Bandar Lampung, apt. Bagus Heri Purnomo, S.Si., yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif PD IAI (Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia) Lampung dalam menjalin komunikasi dan kerja sama yang konstruktif.
Dalam sambutannya, Bagus Heri menegaskan bahwa sinergi antara BBPOM dan IAI sangat diperlukan untuk memastikan mutu pelayanan kefarmasian dan pengawasan obat yang beredar di masyarakat.
“Kami menyambut baik langkah IAI Lampung yang datang untuk berdialog dan memperkuat koordinasi,’’ ungkap Bagus Heri.
‘’BBPOM memiliki fungsi pengawasan, sementara apoteker berada di garda depan pelayanan. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa bersama-sama memastikan masyarakat memperoleh obat yang aman, bermutu, dan bermanfaat,” ujar Bagus Heri.
Sementara itu, Ketua PD IAI Lampung, apt. Suwartini, S.Si., M.Kes, dalam paparannya menjelaskan bahwa kegiatan audiensi ini merupakan bagian dari upaya PD IAI Lampung untuk memperluas jejaring kerja sama dengan instansi pemerintah, khususnya lembaga pengawas obat dan makanan.
Menurutnya, apoteker memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan nasional, sehingga diperlukan dukungan kebijakan dan sinergi lintas sektor.
“Apoteker adalah bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan. Kami ingin memastikan praktik kefarmasian di Lampung berjalan sesuai standar dan aturan yang berlaku, termasuk dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan yang baru. Untuk itu, komunikasi dengan BBPOM menjadi hal yang sangat penting,” ungkap Suwartini.
Implementasi UU Kesehatan dan Apotek Merah Putih
Salah satu topik utama dalam audiensi ini adalah pembahasan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang membawa sejumlah perubahan mendasar dalam tata kelola pelayanan kesehatan, termasuk bidang kefarmasian.
UU tersebut menegaskan peran tenaga kefarmasian dalam menjamin mutu, keamanan, dan manfaat obat yang digunakan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, PD IAI Lampung menekankan pentingnya kolaborasi dengan BBPOM dalam memastikan setiap apotek di wilayah Lampung mematuhi ketentuan perundang-undangan, terutama terkait distribusi obat keras dan antibiotik yang wajib menggunakan resep dokter.
Selain itu, dibahas pula tentang inisiatif pendirian Apotek Merah Putih, sebagai upaya pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap obat-obatan yang terjangkau dan bermutu.
Menurut Suwartini, pendirian Apotek Merah Putih perlu disiapkan secara matang, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, maupun sistem distribusi obatnya.
“Kami ingin memastikan bahwa keberadaan Apotek Merah Putih nanti tidak hanya meningkatkan akses obat bagi masyarakat, tetapi juga tetap menjaga kualitas pelayanan kefarmasian yang profesional,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BBPOM Bagus Heri menyatakan dukungan terhadap inisiatif tersebut.
Ia menekankan bahwa BBPOM siap memberikan pendampingan dan pengawasan agar program Apotek Merah Putih di Lampung dapat berjalan sesuai prinsip keamanan dan kepatuhan regulasi.
Komitmen Bersama Mengendalikan Resistensi Antimikroba
Selain membahas kebijakan kefarmasian, pertemuan ini juga menyoroti isu resistensi antimikroba (antimicrobial resistance/AMR) yang semakin meningkat di Indonesia.
Resistensi antimikroba terjadi ketika mikroorganisme seperti bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik, sehingga pengobatan menjadi tidak efektif dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit infeksi yang lebih berat.
Kondisi ini telah menjadi perhatian serius pemerintah, yang kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba.
Tujuan dari kebijakan ini adalah meminimalkan munculnya mikroba resisten, memastikan ketersediaan antibiotik yang aman dan efektif, serta mendorong penggunaan antibiotik secara bijak.
Dalam audiensi tersebut, Bagus Heri menegaskan bahwa BBPOM memiliki tanggung jawab besar dalam pengawasan peredaran antibiotik.
“Kami harus memastikan tidak ada lagi penyerahan obat antibiotik tanpa resep dokter. Ini bukan sekadar aturan, tapi bentuk perlindungan terhadap keselamatan pasien dan masyarakat,” tegasnya.
PD IAI Lampung menyatakan siap mendukung langkah tersebut melalui edukasi kepada apoteker dan masyarakat.
“Kami terus mendorong para apoteker untuk berperan aktif dalam edukasi penggunaan antibiotik yang rasional. Ini bagian dari tanggung jawab profesi,” tambah Suwartini.
Program Infokom BBPOM: Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Sebagai bagian dari kerja sama yang lebih luas, BBPOM di Bandar Lampung juga memaparkan sejumlah program kerja bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) yang fokus pada pemberdayaan masyarakat.
Salah satu program unggulan yang akan segera dilaksanakan adalah kegiatan SUNMORFE (Sunday Morning For Everyone) di area Car Free Day (CFD) Kota Bandar Lampung.
Kegiatan ini mengusung tema ‘Pencegahan Resistensi Antibiotik dan Ayo Buang Sampah Obat (ABSO) dengan Benar’.
Program ABSO merupakan pilot project BPOM yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2019 di beberapa provinsi di Indonesia, namun hingga saat ini belum pernah dilaksanakan di Provinsi Lampung.
Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi langkah awal penting untuk memperkenalkan gerakan nasional tersebut kepada masyarakat Lampung.
Menurut Bagus Heri, program ABSO memiliki dua tujuan utama: melindungi lingkungan dari bahaya limbah obat, dan mencegah penyalahgunaan obat yang sudah tidak layak konsumsi.
“Banyak masyarakat yang belum tahu bahwa obat kadaluwarsa atau sisa antibiotik tidak boleh dibuang sembarangan. Limbah obat bisa mencemari air dan tanah, bahkan bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.
Melalui program ini, BBPOM berencana menempatkan dropbox sampah obat di setiap apotek sebagai sarana masyarakat untuk membuang obat sisa atau kedaluwarsa.
Nantinya, obat-obatan tersebut akan dikumpulkan dan dimusnahkan secara aman melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Pendanaan kegiatan ini akan melibatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
PD IAI Lampung menyambut baik program tersebut dan menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam pelaksanaannya.
“Kami siap membantu sosialisasi program ABSO di jaringan apotek yang dikelola oleh anggota IAI di seluruh Lampung. Ini bagian dari komitmen kami untuk mendukung praktik kefarmasian yang beretika dan berwawasan lingkungan,” kata Suwartini.
Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak menekankan pentingnya keberlanjutan kolaborasi, tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diimplementasikan dalam kegiatan nyata di lapangan.
“Kita tidak boleh berhenti hanya pada pertemuan. Sinergi harus diwujudkan dalam aksi konkret agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” ujar Bagus Heri di akhir pertemuan.
Harapan untuk Kefarmasian Lampung yang Lebih Baik
Sebagai penutup, Ketua PD IAI Lampung, apt. Suwartini, menyampaikan apresiasi dan harapan agar sinergi antara IAI dan BBPOM terus terjalin dengan baik.
Ia meyakini bahwa kolaborasi lintas lembaga adalah kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di bidang kefarmasian.
“Kami berterima kasih atas sambutan dan keterbukaan BBPOM Bandar Lampung. Pertemuan ini bukan hanya ajang silaturahmi, tapi langkah strategis untuk memastikan bahwa profesi apoteker di Lampung berjalan sesuai dengan standar dan semangat pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutur Suwartini.
Apt. Suwartini menambahkan bahwa ke depan, PD IAI Lampung akan memperkuat pembinaan kepada anggotanya, baik melalui pelatihan, seminar, maupun kegiatan pengabdian masyarakat, agar apoteker di Lampung semakin siap menghadapi tantangan perubahan regulasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Dengan audiensi ini, diharapkan kerja sama antara PD IAI Provinsi Lampung dan BBPOM Bandar Lampung semakin erat.
Kedua lembaga berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam pengawasan, edukasi, dan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian demi terwujudnya masyarakat Lampung yang sehat, cerdas, dan sejahtera.***
