MAKASSAR, IAINews – Di era industri farmasi yang semakin kompleks dan penuh tantangan, penguasaan manajemen risiko mutu menjadi kebutuhan mendesak yang tak bisa lagi diabaikan.
Hal itu terungkap dalam sebuah simposium bertajuk “Best Practice Manajemen Risiko Mutu dalam Distribusi Farmasi” yang digelar dalam rangkaian Rakernas dan PIT IAI 2025, Agustus lalu.
×
Simposium ini menghadirkan dua pembicara utama, yaitu Apoteker Hanky Febriandi dan Apoteker Endang, dengan sesi diskusi dipandu oleh moderator Henry.
Dalam paparannya, Hanky yang juga Ketua Hisfardis PP IAI menekankan bahwa obat merupakan produk dengan tingkat risiko tinggi.
Artinya, setiap celah dalam proses distribusi dapat berakibat fatal, baik bagi pasien yang mengonsumsi obat maupun bagi perusahaan yang bertanggung jawab atas rantai pasoknya.
“Manajemen risiko mutu bukan hanya sekadar prosedur teknis, melainkan sebuah sistem berpikir yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama,” tegasnya di hadapan peserta Simposium yang terdiri dari apoteker, mahasiswa farmasi, hingga pelaku usaha distribusi.
Mengapa Manajemen Risiko Mutu Penting?
Hanky Febriandi menjelaskan bahwa dalam praktik distribusi farmasi, risiko dapat muncul di setiap titik: mulai dari penerimaan obat dari produsen, penyimpanan di gudang, pengendalian suhu, transportasi, hingga penyaluran ke apotek, rumah sakit, maupun fasilitas kesehatan lainnya.
Jika risiko ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga menyangkut keselamatan nyawa pasien.
Menurutnya, kompetensi seorang apoteker dalam menguasai manajemen risiko mutu (Quality Risk Management/QRM) adalah sebuah keharusan.
“Bayangkan bila ada obat yang rusak akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar, lalu tetap sampai ke tangan pasien. Itu bisa menurunkan efektivitas terapi, bahkan berakibat buruk pada keselamatan pasien. Apoteker di lini distribusi harus mampu mengidentifikasi risiko semacam itu dan segera menanganinya,” ujar Hanky Febriandi.
Kaitan dengan Regulasi dan Standar
Lebih jauh, Hanky Febriandi juga menyoroti aspek regulasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) telah mewajibkan penerapan pengendalian risiko mutu di setiap perusahaan distribusi.
“Jadi, ini bukan hanya soal idealisme atau pilihan, tetapi merupakan kewajiban regulasi yang harus dipatuhi. Jika perusahaan distribusi tidak bisa menunjukkan adanya sistem QRM yang berjalan, risikonya bisa berupa sanksi administratif, penghentian izin, bahkan recall besar-besaran yang merugikan,” jelas apt. Hanky Febriandi.
Ia menambahkan, regulasi internasional pun menekankan hal serupa. Dalam dokumen ICH Q9 dan standar ISO 31000, prinsip-prinsip manajemen risiko telah dijabarkan secara sistematis. Apoteker yang menguasai prinsip ini akan lebih siap dalam menghadapi audit, baik dari regulator nasional maupun mitra internasional.
Manfaat bagi Mutu Pelayanan dan Karir
Dalam sesi tanya jawab, Hanky Febriandi menjabarkan secara rinci manfaat penguasaan kompetensi manajemen risiko mutu, khususnya dalam konteks mutu pelayanan distribusi farmasi.
Pertama, dari sisi keselamatan pasien, apoteker yang terampil dalam QRM dapat memastikan bahwa hanya obat yang terjaga mutunya yang sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Kedua, dari sisi efisiensi operasional, penerapan manajemen risiko dapat menekan potensi kerugian yang timbul akibat poor quality.
Misalnya, stok obat yang rusak karena penyimpanan suhu yang tidak tepat, atau obat yang harus ditarik kembali (recall) karena cacat distribusi.
Ketiga, dari sisi kepercayaan stakeholder, perusahaan distribusi yang mampu menunjukkan kompetensi dalam pengendalian risiko mutu akan lebih dipercaya oleh mitra bisnis, baik produsen maupun fasilitas kesehatan.
Selain bermanfaat untuk mutu pelayanan, penguasaan manajemen risiko mutu juga memberikan keuntungan besar bagi pengembangan karir seorang apoteker.
Kompetensi ini membuka peluang untuk menduduki posisi strategis di perusahaan farmasi, seperti Responsible Person (RP), Quality Assurance Manager, bahkan konsultan kepatuhan regulasi.
Peran IAI dan Lembaga Sertifikasi Profesi
Usai paparan dari Hanky Febriandi, giliran pembicara kedua, apt. Endang, yang menjelaskan tentang pentingnya dukungan institusi profesi bagi peningkatan kompetensi apoteker.
Ia menyoroti peran Badan Diklat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dimiliki oleh IAI.
Kedua lembaga ini menjadi pilar penting dalam upaya menyiapkan apoteker yang kompeten, khususnya di bidang manajemen risiko mutu.
Endang menyampaikan bahwa IAI telah mulai mengambil langkah nyata dengan menggelar program pelatihan sekaligus sertifikasi.
“Pada tahap pertama, kami berhasil melaksanakan diklat dan sertifikasi manajemen risiko mutu untuk 12 peserta, dan seluruhnya dinyatakan lulus serta berkompeten,” ujar apt. Endang, disambut tepuk tangan para peserta simposium.
Menurut Endang, pencapaian ini adalah langkah awal yang penting untuk memperkuat kompetensi apoteker Indonesia agar sejajar dengan standar internasional.
Ke depan, IAI bersama LSP berkomitmen memperluas jangkauan program ini sehingga lebih banyak apoteker bisa tersertifikasi.
“Dengan adanya sertifikasi kompetensi, apoteker memiliki bukti pengakuan resmi yang tidak hanya meningkatkan kredibilitas profesional, tetapi juga memberikan kepastian bagi perusahaan dan regulator bahwa tenaga yang bekerja memang benar-benar kompeten,” tambahnya.
Seminar yang dipandu oleh moderator Henry ini ditutup dengan sesi diskusi yang interaktif. Para peserta berbagi pengalaman dan tantangan dalam penerapan manajemen risiko mutu di tempat kerja masing-masing.
Diskusi yang hangat itu menegaskan satu hal: bahwa kompetensi manajemen risiko mutu kini bukan hanya tren, tetapi kebutuhan mutlak bagi setiap apoteker di lini distribusi farmasi.
“Jangan pernah berhenti belajar. Dunia farmasi terus berkembang, tantangan distribusi obat makin kompleks, dan hanya mereka yang memiliki kompetensi manajemen risiko mutu yang bisa bertahan sekaligus memimpin perubahan,’’ ucap apt Hanky Febriandi.
Dengan hadirnya sinergi antara praktisi, lembaga profesi, dan regulator, seminar ini memberikan harapan bahwa penguasaan manajemen risiko mutu oleh apoteker akan semakin luas dan berdampak nyata pada peningkatan mutu layanan distribusi farmasi di Indonesia.***
