MAKASSAR IAI News — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar memperkuat komitmennya dalam menjaga keselamatan publik melalui penguatan sistem pengawasan obat pasca-pemasaran. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans yang digelar pada Selasa (31/03/2026) dengan tema “Peran Strategis Tenaga Kesehatan dalam Pelaporan Farmakovigilans Untuk Perlindungan Pasien.”
Kegiatan berlangsung pukul 08.30–14.30 WITA secara hybrid, dipusatkan di Aula Baji Minasa BBPOM Makassar serta disiarkan melalui Zoom Meeting. Sebanyak 60 peserta dari rumah sakit, puskesmas, dan klinik di seluruh Sulawesi Selatan mengikuti kegiatan ini, terdiri atas 30 peserta luring dan 30 peserta daring.
×
Hadir sebagai narasumber, Prof. Dr. apt. Zulies Ikawati, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), yang memaparkan urgensi pelaporan efek samping obat dari sudut pandang akademis dan klinis. Sementara itu, Kepala BBPOM di Makassar, apt. Yosep Dwi Irwan, S.Si., M.M., mengulas kebijakan regulasi dan mekanisme teknis pengawasan obat di lapangan.
Dalam sambutannya, Yosep Dwi Irwan menegaskan bahwa keamanan obat merupakan tanggung jawab kolektif.
“Setiap langkah kecil berupa satu laporan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) yang kita lakukan hari ini, akan berdampak besar bagi kesehatan bangsa di masa depan. Ini adalah wujud nyata komitmen kita dalam melindungi masyarakat dari risiko penggunaan obat,” ungkap Yosep Dwi Irwan.
“Farmakovigilans bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan benteng pertahanan utama dalam mewujudkan patient safety. Tenaga kesehatan adalah mata dan telinga kami di lapangan untuk mendeteksi risiko sedini mungkin,” tegasnya.
BBPOM Makassar secara khusus mengundang para pimpinan rumah sakit, puskesmas, dan klinik di seluruh Sulawesi Selatan untuk menugaskan staf yang menangani pelaporan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Langkah ini dinilai penting guna memastikan sistem pelaporan di fasilitas pelayanan kesehatan berjalan aktif, valid, dan responsif.
Kegiatan ini juga dihadiri pimpinan organisasi profesi farmasi sebagai bentuk penguatan kolaborasi lintas sektor, di antaranya apt. Anton, S.Si. Ketua HISFARSI PD IAI Sulawesi Selatan dan apt. Brunobras Benny Ricardo, S.Si., M.M. Ketua HISFARKESMAS PD IAI Sulawesi Selatan. Kehadiran organisasi profesi tersebut menunjukkan sinergi antara regulator dan praktisi dalam mendukung sistem pengawasan obat yang berkelanjutan.
Melalui diskusi dan pemaparan materi, peserta dibekali pemahaman mengenai cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) terkait penggunaan obat. BBPOM Makassar berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kualitas pelaporan farmakovigilans serta memperkuat sistem perlindungan pasien di Sulawesi Selatan.
Dengan penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan kolaborasi yang solid, implementasi farmakovigilans diharapkan berjalan lebih optimal, sehingga setiap terapi yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya efektif, tetapi juga aman. (TMN)
