Pedoman ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 264, yang mengatur bahwa SKP menjadi salah satu syarat utama untuk memperpanjang Surat Izin Praktik (SIP) tenaga medis dan kesehatan.

Pentingnya SKP dalam Dunia Kesehatan

SKP berfungsi untuk memastikan tenaga medis dan kesehatan selalu mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mereka agar tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan SKP, mereka diwajibkan memperbarui keterampilan dan informasi terkini di bidangnya, melalui tiga bidang utama, yaitu pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian.

Tenaga medis dan kesehatan diwajibkan menyelesaikan pemenuhan SKP dalam periode lima tahun, sesuai dengan masa berlaku SIP.

Jika tidak memenuhi kuota SKP dalam periode tersebut, mereka harus mengikuti ujian kompetensi sebagai syarat perpanjangan izin.

Tiga Ranah SKP

SKP dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. Pembelajaran: Tenaga medis dan kesehatan diwajibkan mengikuti berbagai program pelatihan terakreditasi seperti seminar, workshop, dan kursus. Setidaknya 45% dari total SKP harus diperoleh dari kegiatan pembelajaran selama lima tahun.
2. Pelayanan: Poin SKP juga dapat diperoleh dari kegiatan pelayanan medis seperti pemeriksaan pasien, diagnosis, tindakan medis, serta partisipasi dalam program kesehatan masyarakat. Ranah ini harus mencakup 35% dari total SKP.
3. Pengabdian: Pengabdian kepada masyarakat, baik melalui kegiatan sosial, pendidikan kesehatan, atau terlibat dalam penanggulangan bencana, juga diakui dalam SKP. Setidaknya 5% dari total SKP harus berasal dari ranah pengabdian.

Sistem Pencatatan Terintegrasi

Semua pencapaian SKP didata dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI-SDMK), yang memungkinkan verifikasi secara otomatis serta memudahkan tenaga medis memantau capaian SKP mereka secara real-time.

SKP yang telah diperoleh sebelumnya tetap diakui, tetapi harus dimasukkan ke dalam sistem ini agar terhubung dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Keuntungan bagi Tenaga Medis dan Kesehatan

Implementasi pedoman ini memberikan banyak manfaat, di antaranya:

• Meningkatkan kualitas layanan: Dengan pemenuhan SKP, tenaga medis dan kesehatan dapat terus memperbaiki kompetensi sehingga pelayanan kesehatan yang mereka berikan lebih berkualitas.
• Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan: Melalui kegiatan pembelajaran yang diakui dalam SKP, tenaga medis dan kesehatan dapat terus memperbarui pengetahuan mereka sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu terbaru di bidang kesehatan.
• Memperpanjang izin praktik: SKP merupakan syarat esensial untuk memperpanjang SIP, memastikan tenaga medis tetap bisa berpraktik secara sah.

Kesimpulan

Pedoman ini menjadi langkah strategis yang diatur dalam KMK No. HK.01.07/Menkes/1561/2024 untuk memastikan tenaga kesehatan di Indonesia terus menjaga kompetensinya. Hal ini juga selaras dengan upaya nasional dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang produktif.

Melalui sistem yang terintegrasi dan transparan, tenaga medis dan kesehatan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan lebih optimal, dan masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas.

IAINews, Jakarta – Pertanyaan seputar kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) yang menjadi sorotan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kini telah ada solusinya melalui peluncuran sebuah situs yang memungkinkan verifikasi kecukupan SKP.

Sebelumnya, kecukupan SKP Apoteker yang harus terakumulasi sebanyak 150 SKP setiap lima tahun sebagai syarat perpanjangan Sertifikat Kompetensi dapat dilihat melalui aplikasi SIAp milik Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Sertifikat Kompetensi yang diperoleh juga menjadi bukti terpenuhinya SKP yang wajib dikumpulkan.

Namun, setelah diberlakukannya undang-undang baru, ternyata SKP juga diperlukan untuk memperpanjang Surat Izin Praktik (SIP) Apoteker.

Kecukupannya tidak lagi dikelola oleh organisasi profesi, melainkan oleh Menteri Kesehatan sesuai Pasal 264 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Verifikasi kecukupan SKP kini dapat dilakukan melalui situs resmi Kementerian Kesehatan, https://skp.kemkes.go.id, yang meski masih dalam tahap pengembangan.

Langkah ini juga sejalan dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/F/154/2024 tentang Pemutakhiran dan Verifikasi Data SKP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Untuk memeriksa kecukupan SKP, pengguna hanya perlu memilih nama profesi dan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di situs tersebut.

Informasi yang akan muncul meliputi nama, profesi, nomor STR, masa berlaku STR, status capaian SKP, tanggal terakhir update, sumber data, serta opsi untuk mencetak Bukti Status Capaian SKP.

Status capaian SKP dinyatakan sebagai “Tercapai” atau “Belum tercapai” tanpa rincian perolehannya.

Situs tersebut menegaskan bahwa data awal SKP bersumber dari IAI (Ikatan Apoteker Indonesia), yang artinya masih mengambil data dari aplikasi SIAp.

Oleh karena itu, jika terdapat masalah, disarankan untuk memeriksa akun P2AB di aplikasi SIAp masing-masing, terutama untuk memastikan ketiga hal penting: NIK yang benar, Nomor STR yang sesuai dengan yang terbaru, serta sinkronisasi seluruh perolehan SKP ke aplikasi SIAp IAI.