Undang-Undang Kesehatan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam melaksanakan enam pilar transformasi kesehatan, yaitu Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Pembiayaan Kesehatan, Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.

“Bagaimana pengelolaan seorang profesional kesehatan? Tentu diperlukan regulasi dari pemerintah, konsil, majelis disiplin, kolegium, serta organisasi profesi kesehatan,” ujar Dr. Edy Muryanto.

Secara umum, profesionalisme dapat didefinisikan sebagai kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dari seorang profesional.

Dalam dunia kesehatan, profesionalisme mencakup kemampuan dan pengalaman yang diterapkan dalam situasi yang sering kali penuh tantangan dan bahkan mengancam jiwa.

“Profesionalisme adalah sikap yang Anda terapkan, baik dalam interaksi dengan pasien maupun dalam momen-momen kecil yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain,” lanjut Dr. Edy.

Profesionalisme juga terkait dengan perilaku hormat yang ditunjukkan kepada semua orang di sekitar Anda, baik pasien maupun rekan sejawat.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi cara orang memandang Anda secara profesional adalah kualitas pekerjaan yang Anda hasilkan setiap hari.

“Organisasi IAI berperan dalam membangun profesi apoteker dengan cara mendidik anggotanya, mempertahankan standar kompetensi, serta memastikan perilaku etis sebagai profesional,” kata Dr. Edy.

Sebagai “Rumah Besar” bagi apoteker di Indonesia, IAI harus siap berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi profesi lainnya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia, khususnya dalam menjaga kompetensi dan profesionalisme apoteker.

IAI juga berperan dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan hukum kepada anggotanya.

Profesionalisme apoteker yang ditunjang oleh IAI memastikan bahwa tugas-tugas kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan standar kompetensi yang ada.

Hal ini tidak hanya membutuhkan keahlian teknis, tetapi juga komitmen untuk terus belajar, meningkatkan diri, dan menerapkan praktik terbaik dalam pekerjaan sehari-hari.

Dengan demikian, IAI terus berupaya menjadi lembaga yang mendukung pengembangan profesionalisme apoteker di Indonesia, sejalan dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat

Peraturan ini resmi diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, pada tanggal yang sama.

Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan ketahanan sistem kesehatan nasional sebagai bagian dari transformasi kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan yang dikelola dengan dukungan regulasi yang kuat.

Ruang Lingkup Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 meliputi pengaturan mengenai:

1. Hak dan kewajiban, serta tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Penyelenggaraan layanan kesehatan.
3. Upaya kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Sumber Daya Manusia Kesehatan.
5. Perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian, dan alat kesehatan.
6. Teknologi kesehatan dan sistem informasi kesehatan.
7. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah.
8. Pendanaan kesehatan.
9. Koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan.
10. Partisipasi masyarakat.
11. Pembinaan, pengawasan, penyidikan, serta ketentuan pidana.
12. Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menjadi dasar dari Peraturan Pemerintah ini, mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan.

Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mengimplementasikan transformasi kesehatan, dan menyederhanakan regulasi yang ada.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan tercipta sistem kesehatan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan kesehatan di masa mendatang.

Informasi Tambahan:

• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
• Ditetapkan di Jakarta pada 26 Juli 2024 oleh Presiden Joko Widodo.
• Diundangkan pada 26 Juli 2024 oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
• Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135.

Peraturan ini menandai langkah penting dalam peningkatan layanan kesehatan di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pekanbaru, IAINews – Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Riau mengadakan acara silaturahim dan audiensi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

Pertemuan ini dilakukan guna membahas peran IAI terkait dengan kebijakan baru yang dikeluarkan terkait perizinan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, drg. Sri Sadono M, M.Han, serta sejumlah tokoh penting dari PD IAI Riau, antara lain Ketua PD IAI Riau, apt. Adrian Mulya, S.Si, MKM, Dewan Penasehat IAI Riau, Dr. apt. Hilwan Yuda Teruna, M.Si, Dewan Pakar IAI Riau apt. Dra. Yulwiriati Moesa, M.Si, Ketua Dewan Pengawas IAI Riau, apt. Drs. Rahmanudin, serta beberapa pengurus daerah IAI Riau lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua PD IAI Riau, apt. Adrian Mulya, S.Si, MKM, menyoroti peran IAI dalam mendukung program-program kesehatan pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Riau.

Dia menekankan kontribusi IAI dalam kegiatan seperti Pengabdian Masyarakat dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional tahun 2023 dan Hari Apoteker Sedunia tahun 2023.

Lebih lanjut, dia juga menggarisbawahi peran apoteker dalam menurunkan angka stunting, penanganan pasien tuberkulosis, dan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 di Provinsi Riau.

Terkait dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang perizinan kerja dan verifikasi SKP, apt. Adrian menyampaikan bahwa peran IAI sangat penting dalam menverifikasi dokumen yang dibutuhkan untuk perizinan praktek apoteker, seperti Surat Keterangan Keanggotaan (SKK).

Dia juga memperkenalkan aplikasi online yang dimiliki oleh IAI bernama SIAP (Sistem Informasi Apoteker), yang memudahkan anggota dalam proses administrasi keanggotaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, drg. Sri Sadono M, M.Han, menyambut baik kedatangan PD IAI Riau.

Beliau menyoroti masalah kekurangan tenaga apoteker di sejumlah puskesmas di Provinsi Riau, dan berharap informasi tersebut dapat disampaikan kepada para apoteker di Riau agar mereka dapat mengisi kekosongan SDM melalui program Rekruitmen Nusantara Sehat atau melalui jalur Pendidikan Profesi Kesehatan (P3K).

Kepala Dinas Kesehatan juga mengapresiasi keberadaan aplikasi SIAP yang dimiliki oleh IAI, karena memberikan kemudahan kepada anggota dalam mengakses informasi dan melakukan proses administrasi.

Dia juga mengajak PD IAI Riau untuk terus mendukung dan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam menyukseskan program-program kesehatan di daerah ini.

Acara silaturahim dan audiensi ini diakhiri dengan harapan bahwa kerjasama antara PD IAI Riau dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau akan terus berlanjut dan semakin erat demi meningkatkan kesehatan masyarakat di Provinsi Riau.

Semoga sinergi antara kedua pihak dapat memberikan dampak positif yang besar bagi kemajuan sektor kesehatan di daerah ini.