Acara yang diadakan pada Sabtu, 28 September 2024, ini berlangsung di Aula Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dan dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk pejabat BBPOM, jajaran pengurus IAI Lampung, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, Majelis Kode Etik Apoteker, serta perwakilan Himpunan Seminat dan Perhimpunan IAI Lampung.

Ketua PC IAI se-Provinsi Lampung juga turut hadir memeriahkan acara ini.

Salah satu momen penting dalam peringatan ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BBPOM Bandar Lampung dan PD IAI Lampung.

MoU ini menandakan komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan obat serta meningkatkan praktik kefarmasian di wilayah Lampung.

Penandatanganan dilakukan oleh Apoteker Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., M.H., selaku Kepala BBPOM Bandar Lampung, dan Apoteker Suwartini, S.Si., M.Kes., Ketua PD IAI Lampung.

Dalam sambutannya, Apoteker Ani Fatimah Isfarjanti menyampaikan betapa pentingnya kolaborasi antara BBPOM dan apoteker dalam menjaga keamanan obat serta makanan yang beredar di masyarakat.

“Kolaborasi ini sangat strategis, terutama dalam menghadapi tantangan kesehatan global yang semakin kompleks. Apoteker memiliki peran kunci untuk memastikan masyarakat mendapatkan produk obat dan makanan yang aman serta berkualitas,” ujar Ani Fatimah Isfarjanti.

Senada dengan hal tersebut, Apoteker Suwartini menyampaikan apresiasi kepada BBPOM atas dukungan yang diberikan.

Ia berharap bahwa kerja sama ini tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga meningkatkan kompetensi para apoteker di Lampung.

“MoU ini membuka ruang bagi peningkatan kompetensi apoteker yang sangat penting dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kami berharap kerja sama ini dapat terus berjalan demi kesehatan masyarakat Lampung dan kesehatan global secara lebih luas,” ungkap Suwartini.

Setelah penandatanganan MoU, acara dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi PD IAI Lampung. Fokus utama rapat ini adalah merumuskan strategi untuk peningkatan kompetensi apoteker melalui pelatihan dan sertifikasi.

Selain itu, dibahas pula rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk pengadaan Sekretariat PD IAI Lampung. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung kegiatan operasional organisasi agar lebih efektif dalam menjalankan program-program peningkatan kapasitas apoteker.

Peserta rapat sepakat bahwa pelatihan dan sertifikasi bagi apoteker merupakan prioritas utama. “Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan apoteker Lampung dapat lebih siap menghadapi tantangan baru di dunia farmasi, seperti inovasi terapi dan pengawasan obat-obatan,” kata salah satu peserta rapat.

Peringatan WPD 2024 ini juga menegaskan kembali peran penting apoteker dalam sistem kesehatan global.

Apoteker tidak hanya bertugas di lingkup nasional, tetapi juga menghadapi berbagai isu kesehatan global seperti resistensi antimikroba, keamanan obat, serta distribusi vaksin dan obat esensial.

Hal ini menjadikan apoteker sebagai pilar penting dalam menjaga kesehatan masyarakat di seluruh dunia.

Acara ditutup dengan diskusi yang membahas masa depan farmasi di Indonesia, khususnya di Lampung.

Diskusi ini menggarisbawahi pentingnya peran apoteker dalam meningkatkan kesehatan masyarakat serta memperkuat pengawasan obat dan makanan secara global.

Dengan peringatan ini, PD IAI Lampung berharap agar apoteker di seluruh Provinsi Lampung dapat terus berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dan berperan aktif dalam menghadapi tantangan-tantangan global di bidang kesehatan.

Acara yang bekerja sama dengan International Society on Pharmacovigilance (ISoP) Indonesia Chapter ini berlangsung pada 21 September 2024 di Gedung CRCS ITB, dan diikuti oleh 102 peserta dari berbagai kalangan, termasuk industri farmasi, pemerintah, praktisi apoteker, akademisi, dan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Dekan Sekolah Farmasi ITB, Prof. Dr. apt. I Ketut Adnyana, menekankan pentingnya peningkatan keterampilan dalam penggunaan teknologi digital untuk farmakovigilans, khususnya dalam pengawasan keamanan obat di rumah sakit.

Beliau menyoroti bahwa apoteker, baik di bidang akademik maupun praktisi, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan pasien yang menggunakan obat-obatan, terutama obat-obatan yang digunakan dalam jangka panjang, seperti obat antidiabetes.

Pengawasan berkelanjutan menjadi sangat penting karena data keamanan obat sering kali hanya mencakup periode tertentu, sementara penggunaannya dapat berlangsung seumur hidup.

Perwakilan ISoP Indonesia, Prof. dr. Jarir At Thobari, D.Pharm., PhD., dalam pidatonya menggarisbawahi pentingnya farmakovigilans dalam menjaga keselamatan pasien.

Beliau menekankan bahwa farmakovigilans adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa diabaikan, dan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dapat membantu mengelola risiko dengan lebih efektif.

Prof. Jarir juga menyatakan bahwa acara simposium ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan World Patient Safety Day 2024, di mana ISoP telah menyelenggarakan webinar global selama 24 jam tentang topik-topik yang berfokus pada keselamatan pasien.

ISoP Indonesia Chapter berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kesadaran dan penerapan prinsip-prinsip farmakovigilans di Indonesia.

Simposium ini menghadirkan tiga pembicara utama, yaitu Roderick Salenga, RPh., MPH (WHO Indonesia), apt. Rizki Ayu Amalia (Roche Indonesia), dan Dr. Purnomo Husnul Khotimah (Pusat Riset Data dan Informasi BRIN).

Acara kemudian dilanjutkan dengan lokakarya yang dibagi menjadi tiga tema pilihan, yaitu: “Applying Evidence-Based Pharmacovigilance Strategies to Ensure Patient Safety”, dipandu oleh dr. Grace Wangge, PhD (Monash University Indonesia) dan apt. Zulfan Zazuli, PhD (SF ITB); “Hospital-Based Pharmacovigilance” yang dipandu oleh Evi Dwi Nofiarny (Dexa Group), Siti Afsyiah Abdoellah (BPOM), Julia Anggraini (RSUP Hasan Sadikin), Cindra Tri Yuniar (SF ITB), dan Rizki Ayu Amalia (Roche); serta “Leveraging Big Data for Enhanced Pharmacovigilance” yang dipandu oleh Dr. Rabia Hussain (USM), Dr. apt. Tjokorde Istri Armina Padmasawitri, dan Dr. apt. Hubbi Nashrullah (SF ITB).

Salah satu inovasi penting yang diluncurkan dalam acara ini adalah situs “Pak Osman” (Pastikan Obat Selalu Aman), yang merupakan platform pengembangan profesional berkelanjutan dan formulir pelaporan pra-skrining bagi tenaga kesehatan dan medis di rumah sakit.

Situs ini digagas oleh apt. Cindra Tri Yuniar, M.Si., sebagai upaya untuk memfasilitasi pelaporan efek samping obat di Indonesia, yang masih minim. Melalui survei awal terhadap tenaga kesehatan di rumah sakit, situs ini dikembangkan untuk mempermudah pelaporan efek samping obat yang dialami pasien, sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh apoteker.

Acara ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan penerapan farmakovigilans di Indonesia, seiring dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang demi menjamin keselamatan pasien.

Dalam kesempatan ini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D., menyampaikan keynote speech yang menyoroti peran penting apoteker dalam sistem kesehatan Indonesia dan global.

Dr. Taruna Ikrar membuka pidatonya dengan mengucapkan apresiasi kepada Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) atas komitmen dan konsistensi dalam menyelenggarakan PIT IAI secara rutin.

“Forum ini adalah wadah yang sangat baik untuk berbagi informasi terkini di bidang ilmu kefarmasian serta memperkuat jejaring profesional apoteker Indonesia,” ujar dr. Taruna.

Beliau juga menyampaikan bahwa tema kegiatan tahun ini, “Weaving Progress: Integrating Pharmaceutical Sciences into the Global Health System,” selaras dengan upaya penguatan integrasi ilmu kefarmasian ke dalam sistem kesehatan nasional dan global.

Apoteker sebagai Mitra Strategis BPOM

Menurut dr. Taruna, IAI adalah mitra strategis bagi BPOM dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan yang efektif.

IAI, sebagai wadah profesi apoteker, berperan penting dalam pembinaan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Apoteker Indonesia. “Apoteker adalah tulang punggung dari sistem regulatori obat yang efektif dan berkualitas,” tegasnya.

Peran apoteker diperlukan di seluruh mata rantai distribusi sediaan farmasi, mulai dari industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF), hingga apotek.

Beliau menambahkan, sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, mutu, dan khasiat obat serta makanan, apoteker harus selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas.

Apoteker diharapkan tidak hanya menjadi pelaku di lapangan, tetapi juga berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya dalam memilih dan menggunakan obat dengan tepat.

“Oleh karena itu, apoteker perlu terus mengembangkan kompetensi keprofesiannya sebagai bagian dari life-long learning, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal,” tambahnya.

Inovasi dan Kolaborasi dalam Pengembangan Obat

Dr. Taruna Ikrar menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi di antara berbagai pihak dalam pengembangan obat di Indonesia.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksananya adalah kerangka hukum yang kuat untuk pengembangan riset kesehatan di Indonesia.

Pemerintah, industri farmasi, lembaga penelitian, akademisi, dan organisasi profesi perlu bersinergi dalam mengupayakan inovasi di bidang obat.

“Kita perlu membangun kesadaran bersama bahwa penelitian dan pengembangan sediaan farmasi harus menjadi prioritas untuk memperkuat sistem kesehatan nasional,” ujarnya.

Dalam mendukung pengembangan obat, BPOM melakukan beberapa upaya, seperti memfasilitasi pengembangan obat untuk meningkatkan akses dan ketersediaan obat di masyarakat, menyederhanakan prosedur sertifikasi fasilitas produksi, serta melakukan penilaian atau evaluasi obat guna mendukung investasi di sektor industri farmasi.

“Dengan sinergi berbagai pihak, diharapkan dapat terwujud peningkatan maturitas industri farmasi serta akses obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu bagi masyarakat,” katanya.

Upaya Menurunkan Harga Obat

Lebih lanjut, dr. Taruna Ikrar menyampaikan bahwa salah satu mandat utama BPOM adalah mempermudah akses obat dengan harga terjangkau di dalam negeri.

Menurutnya, harga obat di Indonesia saat ini masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti biaya promosi dan keterbatasan opsi obat esensial di dalam negeri. “Upaya menurunkan harga obat perlu dilakukan melalui kebijakan dan regulasi serta inovasi yang mendukung,” ungkapnya.

BPOM telah melakukan evaluasi untuk menyederhanakan prosedur registrasi obat dan mempercepat timeline registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPOM juga terbuka untuk berdialog dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk asosiasi dan pelaku usaha, untuk menemukan solusi terbaik dalam menurunkan harga obat.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mewajibkan industri farmasi mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada kemasan obat.

Selain itu, BPOM juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengintegrasikan data HET dan Harga Netto Apotek (HNA) dalam platform SATUSEHAT Kementerian Kesehatan.

Menuju WHO Listed Authority (WLA)

Dalam pidatonya, dr. Taruna Ikrar juga mengungkapkan upaya BPOM untuk mencapai status WHO Listed Authority (WLA). WLA adalah framework berbasis bukti yang menilai dan menetapkan otoritas regulatori dengan kinerja yang diakui secara global.

Berdasarkan penilaian Global Benchmarking Tools (GBT) WHO, fungsi regulatori BPOM telah berada pada maturity level 3 (dari skala 4).

“Kami telah menyelesaikan self-assessment kesiapan menjadi WLA dan dalam tahap akhir untuk menyerahkan hasil asesmen tersebut kepada WHO,” kata dr. Taruna.

Jika BPOM berhasil mendapatkan status WLA, Indonesia akan diakui memiliki standar regulatori obat yang setara dengan negara maju seperti Amerika Serikat, Swiss, dan Korea Selatan.

Hal ini akan meningkatkan daya saing produk farmasi Indonesia di pasar global dan mempermudah akses obat inovatif dari luar negeri yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

“Kami mohon dukungan agar proses ini berjalan lancar dan BPOM dapat meraih status WLA pada 2025,” harapnya.

Penguatan Regulasi dan Standar

Untuk mendukung transformasi kesehatan di Indonesia, BPOM berkomitmen memperkuat regulasi dan standar pengawasan obat dan makanan.

Salah satu contoh terbaru adalah Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Regulasi ini telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pedoman internasional terkini untuk menjamin mutu produk farmasi. “Penguatan regulasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” jelas dr. Taruna.

Penutup

Dr. Taruna Ikrar menutup keynote speech-nya dengan mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan serta kerja sama IAI dengan BPOM.

“Kami berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus dijaga dan ditingkatkan untuk mencapai dunia farmasi Indonesia yang kuat dan mandiri,” tutupnya.

Dengan sinergi yang kuat antara BPOM, IAI, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan kontribusi apoteker dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa dapat semakin diperkuat.