Kegiatan  berlangsung pada Senin, 11 November 2024 di Kantor Balai POM Mamuju jalan poros Mamuju-Kalukku, Km 13 Bambu.

Berbagai jenis obat illegal hasil sitaan antara lain, 240.270 tablet berwarna putih berlogo “Y” pada salahsatu sisinya diduga Triheksifenidil, 7.387 tablet Tramadol, 2.300 tablet Dekstromethorpan, 240 tablet Risperidone, 322 tablet Alprazolam, 50 tablet carbamazepine, 10 tablet Nitrazepam dan 1.500 tablet ifarsyl.

Kepala BPOM Mamuju, Sulyanto, SH.,M.H. menjelaskan bahwa obat-obatan yang dimusnahkan merupakan sitaan dari hasil pengawasan tim penindakan BPOM Mamuju dilapangan sepanjang tahun 2024.

“Saat kami melakukan penindakan, tersangkanya sudah lari, karena kebanyakan modusnya adalah penjualan melalui online, mulai dari pemesanannya secara online kemudian dikirim melalui jasa pengiriman,” tutur Sulyanto.

Sulyanto menambahkan, dengan modus pemesanan online sangat sulit ditemukan pelakunya, karena kuat dugaan para pelaku sudah mengetahui akan dilakukan operasi/

Akibatnya hanya barangnya yang bisa menjadi sitaan petugas dilapangan saat operasi penindakan berlangsung.

Penindakan ini dapat dilakukan tidak terlepas dari bantuan berupa laporan masyarakat ataupun intelijen pihak-pihak terkait.

Selanjutnya Sulyanto mengungkapkan rasa prihatin atas banyaknya kasus obat-obat ilegal yang telah beredar di Sulawesi Barat saat ini karena bisa merusak masa depan generasi muda.

“Saya bisa mengatakan bahwa peredaran obat-obat yang disalahgunakan di sulawesi barat ini sudah masuk dalam kategori memprihatinkan,” ucap Sulyanto.

Dalam kesempatan yang sama PD IAI Sulawesi Barat  yang di wakili oleh apt. Busman Nur sangat mengapresiasi kinerja BPOM Mamuju yang telah berhasil melakukan penyitaan ratusan ribu tablet obat-obat illegal.

Jenis obat-obatan tersebut selama ini sering disalahgunakan oleh masyarakat khususnya anak-anak muda.

“BPOM Mamuju sudah sangat luar biasa melakukan pengawasan terhadap obat-obatan ilegal yang beredar di sulawesi barat,’’ kata apt Busman Nur.

‘’Mudah-mudahan dengan kehadiran BPOM Mamuju, di Sulawesi Barat kedepannya sudah tidak ada lagi peredaran obat-obat illegal semacam itu, ” ucap apt. Busman Nur.

Selain apresiasi ke BPOM Mamuju apt. Busman Nur juga berharap agar seluruh masyarakat ikut melibatkan diri dalam hal mengawasi peredaran obat-obat ilegal yang sudah sangat merasahkan di lingkungan masyarakat saat ini dengan cara melaporkan kepada pihak terkait, misalnya ke pemerintah setempat ataupun kepada kepolisian terdekat.***

Peraturan ini secara resmi menggantikan peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 dan Peraturan BPOM No. 32 Tahun 2020 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum.

Peraturan ini mewajibkan obat dan makanan yang diedarkan secara daring  memiliki Izin Edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Distribusi obat yang dilaksanakan melalui sistem elektronik harus secara langsung dan terbatas pada penggunaan internal untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.

Selain itu, pelaku usaha yang menyelenggarakan peredaran obat dan makanan secara online wajib memiliki perizinan berusaha sebagai (Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi) PSEF sesuai peraturan perundang-undangan.

Aturan ini melarang pelaku usaha dalam menampilkan informasi produk obat keras untuk kegiatan iklan, dan penjualan melalui Sistem Elektronik yang secara langsung kepada masyarakat.

Kepala Badan juga mewajibkan pembatasan peredaran daftar obat tertentu secara online langsung kepada masyarakat.

Peraturan baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang obat dan makanan online serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.

Lampiran PerBPOM

https://standar-otskk.pom.go.id/storage/uploads/476ae6a1-d061-4271-bdc8-d716b9bd24cd/PerBPOM-No.-14-tahun-2024.pdf

Demam Berdarah Dengue (DBD) yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, semakin meresahkan warga Jakarta Selatan.

Perubahan iklim, urbanisasi, dan mobilitas manusia yang tinggi berkontribusi pada penyebaran nyamuk ini ke wilayah-wilayah baru.

Data terbaru dari Kementerian Kesehatan mencatat peningkatan signifikan kasus DBD di Jakarta Selatan.

Hingga Mei 2024, wilayah ini melaporkan 1.112 kasus, menempatkannya dalam daftar 25 kabupaten/kota dengan kasus DBD tertinggi di Indonesia.

Dalam menanggapi lonjakan kasus ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengintensifkan upaya pencegahan dan penanggulangan DBD.

Program fogging dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dilakukan secara berkala di seluruh wilayah Jakarta Selatan.

Selain itu, kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari gigitan nyamuk juga terus digalakkan.

Menyikapi situasi ini, PC IAI Jakarta Selatan mengadakan seminar edukasi dengan tema “Kolaborasi Tenaga Kesehatan dalam Penanganan DBD Terbaru”.

Edukasi pada Sabtu, 29 Juni 2024 itu dilaksanakan secara luring dan daring, dengan fokus pada manajemen terapi obat dan edukasi kepada masyarakat.

Dalam seminar ini, para apoteker dan tenaga kesehatan sepakat bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas penanganan DBD melalui terapi obat dan edukasi.

Seminar ini dipandu oleh Dr. apt. Faridah, M.Si. dengan tiga pembicara, yaitu apt. Denti Widayanti, M.M. yang menyampaikan topik “Sosialisasi DBD” dan apt. Putu Nilasari, M.Farm. dengan topik “Peran Apoteker dalam Penanganan Demam Berdarah”.

Pembicara ketiga dr. Wibowo Negoro, Sp.PD., FINASIM dengan topik “Manifestasi Klinis, Diagnosis, Terapi & Tatalaksana pada Dengue Syok Sindrom”.

”Terapi obat dalam pengelolaan gejala DBD melibatkan penggunaan parasetamol sebagai obat penurun demam dan pereda nyeri, serta oralit untuk mencegah dehidrasi akibat muntah dan diare yang sering dialami pasien DBD,” tutur Denti Widayanti dalam paparannya.

Kementerian Kesehatan, yang diwakili oleh apt. Denti Widayanti, M.M., menekankan pentingnya memastikan ketersediaan parasetamol dan oralit di seluruh fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit maupun puskesmas sebagai salah satu penanganan pertama DBD.

Kegiatan ini juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis kepada peserta seperti cek gula darah, kolesterol, asam urat, dan konsultasi mengenai penggunaan aplikasi Satu Sehat SDMK.

Sementara itu dalam paparannya, Putu Nilasari menyampaikan peran apoteker dalam upaya pencegahan penyebaran DBD di Indonesia dengan edukasi.

Bentuk komitmen dan peran apoteker bersama tenaga kesehatan dalam memerangi dan mencegah DBD adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menerapkan 3M Plus dan vaksinasi.

3 M adalah Menguras, Menutup, Mengubur, mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk serta vaksinasi Dengue.

Selain upaya terapi dan pencegahan, penanganan terbaru DBD melibatkan pemberian vaksin Dengue sebagai salah satu bentuk memerangi DBD.

Vaksin ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam mengendalikan penyebaran virus Dengue di seluruh Indonesia, dengan sasaran utama anak-anak, remaja, dan kelompok usia rentan terhadap infeksi DBD.

Apoteker memegang peranan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah terus bekerja sama dengan tenaga kesehatan dalam memastikan pelaksanaan program vaksinasi berjalan lancar.

Upaya ini termasuk pengadaan vaksin, distribusi ke daerah-daerah yang membutuhkan, serta pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang penggunaan dan penyimpanan vaksin yang tepat.

Dengan kolaborasi yang kuat antara tenaga kesehatan dan pemerintah, serta dukungan dari masyarakat, diharapkan angka kasus DBD di Jakarta Selatan dan wilayah lainnya dapat ditekan.

Edukasi dan  vaksinasi yang efektif akan menjadi kunci dalam upaya mengendalikan dan mencegah penyebaran DBD di Indonesia.

Disinilah peran penting apoteker dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyebaran DBD di Indonesia.

IAI memiliki berbagai program dalam upaya edukasi kepada masyarakat ini, salah satunya melalui program Kampung ASK ME Dagusibu.***