Isu ini menjadi tantangan serius, terutama selama dan pasca-pandemi, di mana ketersediaan dan penggunaan obat yang tepat dan terjangkau sangat penting untuk mendukung pemulihan kesehatan masyarakat.

Penelitian-penelitian tersebut menawarkan solusi konkret untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam akses obat dan efektivitas penggunaannya.

Larasati Arrum Kusumawardania dari Universitas Indonesia, dalam penelitiannya, mengeksplorasi tantangan akses obat bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di Jabodetabek.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan akses di awal 2022, harga obat yang tinggi dan kurangnya informasi yang akurat masih menjadi kendala utama.

Hal ini menekankan perlunya kesiapsiagaan lebih baik dalam menghadapi krisis kesehatan di masa depan.

Mengatasi isu terkait ketersediaan obat, Eme Stepani Sitepu dari Universitas Indonesia mengkaji pengelolaan stok obat di RSUD Bali Mandara.

Ia menemukan bahwa meskipun stok obat terjaga dengan baik, beberapa obat kadaluwarsa dan disimpan terlalu lama. Solusi yang diusulkan adalah peningkatan efisiensi pengelolaan persediaan agar obat yang tersedia dapat segera digunakan sesuai kebutuhan tanpa terbuang sia-sia.

Irhamahayati dari BPOM Jakarta mengangkat tantangan dalam mengendalikan resistensi antimikroba (AMR).

Meskipun ada program pengendalian penggunaan antibiotika, implementasinya di berbagai rumah sakit belum optimal.

Peneliti ini menyarankan peningkatan pengawasan dan pelatihan untuk tenaga kesehatan agar penggunaan antibiotik lebih terkontrol, sehingga efektivitas pengobatan dapat ditingkatkan.

Dianita Rahayu Puspitasari dari RSUD Dr. M. Soewandhie Surabaya menyampaikan isu terkait kebijakan pembiayaan obat, terutama golongan statin yang tidak diklaim oleh BPJS.

Banyak pasien, terutama yang tidak memenuhi syarat klaim, harus menanggung biaya obat sendiri, yang menambah beban finansial.

Penelitian ini mendorong adanya evaluasi kebijakan agar semua pasien dapat mengakses obat yang dibutuhkan tanpa beban biaya berlebihan.

Terakhir, Gugus Viriantia dari RSUD Sidoarjo menyoroti perbedaan antara biaya riil dan klaim BPJS pada pengobatan stroke.

Penelitiannya mengungkapkan bahwa tingginya biaya obat menjadi penyebab utama selisih negatif ini. Solusi yang diajukan adalah pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan obat, dengan mempertimbangkan faktor seperti durasi rawat inap dan komorbiditas pasien.

Kesimpulan:
Penelitian-penelitian yang dipresentasikan di Pertemuan Ilmiah Tahunan IAI 2024 memberikan pandangan komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam akses dan efektivitas obat di Indonesia.

Dengan fokus pada efisiensi pengelolaan stok obat, pengendalian resistensi antimikroba, dan evaluasi kebijakan pembiayaan, para peneliti menawarkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan layanan kesehatan di masa mendatang.

Apoteker berperan krusial dalam mewujudkan akses obat yang lebih baik dan penggunaan yang lebih efektif, terutama dalam konteks tantangan pasca-pandemi.

Dalam kesempatan ini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D., menyampaikan keynote speech yang menyoroti peran penting apoteker dalam sistem kesehatan Indonesia dan global.

Dr. Taruna Ikrar membuka pidatonya dengan mengucapkan apresiasi kepada Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) atas komitmen dan konsistensi dalam menyelenggarakan PIT IAI secara rutin.

“Forum ini adalah wadah yang sangat baik untuk berbagi informasi terkini di bidang ilmu kefarmasian serta memperkuat jejaring profesional apoteker Indonesia,” ujar dr. Taruna.

Beliau juga menyampaikan bahwa tema kegiatan tahun ini, “Weaving Progress: Integrating Pharmaceutical Sciences into the Global Health System,” selaras dengan upaya penguatan integrasi ilmu kefarmasian ke dalam sistem kesehatan nasional dan global.

Apoteker sebagai Mitra Strategis BPOM

Menurut dr. Taruna, IAI adalah mitra strategis bagi BPOM dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan yang efektif.

IAI, sebagai wadah profesi apoteker, berperan penting dalam pembinaan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Apoteker Indonesia. “Apoteker adalah tulang punggung dari sistem regulatori obat yang efektif dan berkualitas,” tegasnya.

Peran apoteker diperlukan di seluruh mata rantai distribusi sediaan farmasi, mulai dari industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF), hingga apotek.

Beliau menambahkan, sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, mutu, dan khasiat obat serta makanan, apoteker harus selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas.

Apoteker diharapkan tidak hanya menjadi pelaku di lapangan, tetapi juga berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya dalam memilih dan menggunakan obat dengan tepat.

“Oleh karena itu, apoteker perlu terus mengembangkan kompetensi keprofesiannya sebagai bagian dari life-long learning, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal,” tambahnya.

Inovasi dan Kolaborasi dalam Pengembangan Obat

Dr. Taruna Ikrar menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi di antara berbagai pihak dalam pengembangan obat di Indonesia.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksananya adalah kerangka hukum yang kuat untuk pengembangan riset kesehatan di Indonesia.

Pemerintah, industri farmasi, lembaga penelitian, akademisi, dan organisasi profesi perlu bersinergi dalam mengupayakan inovasi di bidang obat.

“Kita perlu membangun kesadaran bersama bahwa penelitian dan pengembangan sediaan farmasi harus menjadi prioritas untuk memperkuat sistem kesehatan nasional,” ujarnya.

Dalam mendukung pengembangan obat, BPOM melakukan beberapa upaya, seperti memfasilitasi pengembangan obat untuk meningkatkan akses dan ketersediaan obat di masyarakat, menyederhanakan prosedur sertifikasi fasilitas produksi, serta melakukan penilaian atau evaluasi obat guna mendukung investasi di sektor industri farmasi.

“Dengan sinergi berbagai pihak, diharapkan dapat terwujud peningkatan maturitas industri farmasi serta akses obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu bagi masyarakat,” katanya.

Upaya Menurunkan Harga Obat

Lebih lanjut, dr. Taruna Ikrar menyampaikan bahwa salah satu mandat utama BPOM adalah mempermudah akses obat dengan harga terjangkau di dalam negeri.

Menurutnya, harga obat di Indonesia saat ini masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti biaya promosi dan keterbatasan opsi obat esensial di dalam negeri. “Upaya menurunkan harga obat perlu dilakukan melalui kebijakan dan regulasi serta inovasi yang mendukung,” ungkapnya.

BPOM telah melakukan evaluasi untuk menyederhanakan prosedur registrasi obat dan mempercepat timeline registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPOM juga terbuka untuk berdialog dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk asosiasi dan pelaku usaha, untuk menemukan solusi terbaik dalam menurunkan harga obat.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mewajibkan industri farmasi mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada kemasan obat.

Selain itu, BPOM juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengintegrasikan data HET dan Harga Netto Apotek (HNA) dalam platform SATUSEHAT Kementerian Kesehatan.

Menuju WHO Listed Authority (WLA)

Dalam pidatonya, dr. Taruna Ikrar juga mengungkapkan upaya BPOM untuk mencapai status WHO Listed Authority (WLA). WLA adalah framework berbasis bukti yang menilai dan menetapkan otoritas regulatori dengan kinerja yang diakui secara global.

Berdasarkan penilaian Global Benchmarking Tools (GBT) WHO, fungsi regulatori BPOM telah berada pada maturity level 3 (dari skala 4).

“Kami telah menyelesaikan self-assessment kesiapan menjadi WLA dan dalam tahap akhir untuk menyerahkan hasil asesmen tersebut kepada WHO,” kata dr. Taruna.

Jika BPOM berhasil mendapatkan status WLA, Indonesia akan diakui memiliki standar regulatori obat yang setara dengan negara maju seperti Amerika Serikat, Swiss, dan Korea Selatan.

Hal ini akan meningkatkan daya saing produk farmasi Indonesia di pasar global dan mempermudah akses obat inovatif dari luar negeri yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

“Kami mohon dukungan agar proses ini berjalan lancar dan BPOM dapat meraih status WLA pada 2025,” harapnya.

Penguatan Regulasi dan Standar

Untuk mendukung transformasi kesehatan di Indonesia, BPOM berkomitmen memperkuat regulasi dan standar pengawasan obat dan makanan.

Salah satu contoh terbaru adalah Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Regulasi ini telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pedoman internasional terkini untuk menjamin mutu produk farmasi. “Penguatan regulasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” jelas dr. Taruna.

Penutup

Dr. Taruna Ikrar menutup keynote speech-nya dengan mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan serta kerja sama IAI dengan BPOM.

“Kami berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus dijaga dan ditingkatkan untuk mencapai dunia farmasi Indonesia yang kuat dan mandiri,” tutupnya.

Dengan sinergi yang kuat antara BPOM, IAI, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan kontribusi apoteker dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa dapat semakin diperkuat.