JAKARTA, IAINews — Obat yang murah belum tentu menjadi pilihan yang paling hemat dalam pengobatan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Jika obat tidak digunakan dengan benar, tidak efektif mencapai paru, atau justru memicu komplikasi, biaya yang harus ditanggung pasien dan fasilitas kesehatan dapat menjadi jauh lebih besar.
Persoalan inilah yang membuat konsep cost-effectiveness penting dalam tata laksana PPOK. Penilaian terapi tidak cukup berhenti pada harga obat, tetapi harus melihat keseluruhan biaya dan hasil yang diperoleh pasien.
“Obat inhaler yang paling mahal adalah yang tidak dapat diinhalasi,” kata apt. Fitri Nurhayati, S.Si, M.Farm dalam pemaparan mengenai strategi akses dan cost-effectiveness terapi PPOK.
Apt. Fitri Nurhayati menyampaikan hal itu dalam Epic Webinar Series bertajuk ‘Menjawab Tantangan PPOK di Era JKN melalui Akses dan Ketersediaan Obat’ pada Sabtu, 12 September 2026 melalui zoom.
Webinar diselenggarakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia bekerjasama dengan PT Pharma Tekno Solusi (PharmaQ), Badiklat IAI, Kemenkes RI dengan dukungan PT Anugrah Pharmindo Lestari (APL) dan Respimat Soft Mist Inhaler, dipandu apt. Indri Mulyani Bunyamin, S.Farm, MARS.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena terapi PPOK banyak mengandalkan obat inhalasi. Masalahnya, obat yang sudah tepat secara klinis belum tentu menghasilkan manfaat optimal apabila perangkat inhalasinya tidak sesuai kemampuan pasien.
Salah Alat, Terapi Bisa Gagal
Apt. Fitri Nurhayati menjelaskan, keberhasilan terapi PPOK setidaknya ditentukan oleh tiga ketepatan, yakni tepat pasien, tepat molekul, dan tepat alat.
Dari sisi perangkat, pasien dapat menggunakan berbagai jenis inhaler, antara lain dry powder inhaler (DPI) dan metered dose inhaler (MDI). Masing-masing memiliki persyaratan teknik penggunaan yang berbeda.
Pada DPI, misalnya, pasien perlu memiliki kemampuan inspirasi yang cukup agar serbuk obat dapat terhirup dan mencapai saluran napas. Sementara MDI membutuhkan koordinasi antara menekan alat dan menarik napas pada waktu yang tepat.
Persoalannya, PPOK sendiri menyebabkan pasien mengalami keterbatasan bernapas. Jika kemampuan inspirasi tidak memadai atau koordinasi gerakan tidak tepat, obat yang seharusnya masuk ke paru tidak terdeposit secara optimal.
Akibatnya, dosis efektif yang diterima pasien dapat berkurang. Pengendalian penyakit menjadi tidak optimal dan pasien berpotensi mengalami perburukan.
Di sinilah pemilihan perangkat inhalasi menjadi bagian penting dari terapi, bukan sekadar persoalan teknis.
Respimat dan Tantangan Kemampuan Inhalasi
Salah satu perangkat yang disoroti adalah soft mist inhaler Respimat. Perangkat ini menghasilkan obat dalam bentuk kabut halus yang dilepaskan secara perlahan sehingga lebih mudah dihirup.
Menurut apt. Fitri Nurhayati, karakteristik tersebut membuat Respimat tidak menuntut pasien melakukan inspirasi yang sangat kuat, cepat, dan dalam sebagaimana diperlukan pada sebagian perangkat DPI.
Respimat juga tidak membutuhkan koordinasi yang sama seperti MDI, yang mengharuskan pasien menekan alat sekaligus menarik napas.
Karakteristik tersebut menjadi relevan pada pasien PPOK yang kemampuan inspirasinya sudah menurun.
Namun, kemudahan alat bukan berarti pasien otomatis mampu menggunakannya dengan benar. Edukasi tetap menjadi bagian penting.
Fitri menekankan metode “show and tell” dalam konseling penggunaan inhaler. Apoteker tidak cukup mengatakan cara memakai alat, tetapi harus memperagakannya secara langsung.
Pasien kemudian diminta mempraktikkan kembali.
“Jangan cuma diomong,” ujarnya.
Metode tersebut memungkinkan apoteker mengetahui secara langsung apakah pasien benar-benar memahami teknik penggunaan inhaler.
Video Tutorial untuk Mencegah Kesalahan
Tantangan pelayanan semakin besar ketika pasien yang harus dilayani sangat banyak, terutama di depo farmasi rawat jalan. Di satu sisi, apoteker dituntut memberikan informasi yang benar. Di sisi lain, waktu pelayanan terbatas.
RS Persahabatan mencoba menjawab persoalan tersebut dengan membuat video tutorial penggunaan inhaler. Video dilengkapi kode batang atau barcode yang ditempel pada obat sehingga pasien dapat memindainya dan kembali melihat cara penggunaan inhaler ketika sudah berada di rumah.
Inovasi semacam ini penting karena penggunaan inhaler bukan keterampilan yang cukup dipelajari sekali.
Pasien yang sudah lama menggunakan inhaler pun tetap perlu dievaluasi. Jika kondisi klinis tidak membaik setelah beberapa waktu, teknik penggunaan alat perlu diperiksa kembali.
Harga Obat Bukan Seluruh Biaya Terapi
Di sinilah konsep cost-effectiveness analysis (CEA) menjadi penting.
Dalam farmakoekonomi, biaya terapi tidak hanya berarti harga obat. Ada total cost yang mencakup biaya medis langsung, seperti obat, pemeriksaan laboratorium, administrasi, dan jasa tenaga kesehatan.
Ada pula biaya nonmedis, seperti transportasi pasien dan keluarga. Selain itu, terdapat biaya tidak langsung serta dampak yang lebih sulit dihitung, seperti penurunan produktivitas, ketidaknyamanan, penurunan kualitas hidup, hingga risiko akibat sesak napas.
Dengan demikian, obat yang harganya lebih murah belum tentu menghasilkan biaya keseluruhan yang lebih rendah.
Terapi yang tidak efektif dapat memicu eksaserbasi, pneumonia, rawat inap, maupun kebutuhan obat tambahan. Biaya yang pada awalnya tampak murah akhirnya justru membengkak.
“Jangan bilang ini murah, ini mahal. Tapi harus diamati, harus dilihat bagaimana efek setelah itu,” ujar apt. Fitri Nurhayati.
Tiotropium-Olodaterol Dibandingkan Terapi Lain
Salah satu contoh yang dipaparkan berasal dari penelitian di RS Persahabatan yang membandingkan terapi tiotropium-olodaterol dengan glikopironium-indakaterol.
Masing-masing kelompok terdiri dari 29 pasien. Efektivitas terapi diukur setelah tiga bulan menggunakan parameter CAT dan mMRC.
Hasilnya, pasien yang mencapai kriteria efektivitas pada kelompok tiotropium-olodaterol mencapai 41,4 persen, sedangkan kelompok glikopironium-indakaterol sebesar 13,8 persen.
Dengan demikian, terdapat selisih efektivitas sebesar 27,6 persen. Sementara selisih total biaya selama tiga bulan tercatat Rp178.963.
Dari perhitungan CEA, tambahan biaya untuk memperoleh peningkatan efektivitas sebesar satu persen mencapai sekitar Rp6.484.
Angka tersebut memberikan gambaran bahwa pilihan terapi tidak bisa ditentukan hanya dengan membandingkan harga satu kemasan obat.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa biaya tambahan yang diperlukan untuk memperoleh hasil terapi yang lebih baik, dan apakah tambahan biaya tersebut sepadan dengan manfaat yang diperoleh?
Apoteker di Tengah Persoalan Efektivitas dan Akses
Peran apoteker akhirnya tidak berhenti pada menyerahkan obat kepada pasien.
Apoteker perlu memastikan ketepatan pemilihan obat melalui pengkajian resep dan pemantauan terapi, menilai kemampuan pasien menggunakan inhaler, memberikan konseling, memantau kepatuhan, sekaligus memastikan obat yang tepat tersedia secara berkelanjutan.
Aspek ketersediaan juga berkaitan dengan sistem pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Rumah sakit harus memastikan obat yang dibutuhkan pasien dapat tersedia tanpa menimbulkan persoalan keberlanjutan pembiayaan.
Karena itu, pengelolaan perbekalan farmasi menjadi bagian penting, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengaturan stok, buffer stock, hingga distribusi.
Pada akhirnya, keberhasilan terapi PPOK membutuhkan keseimbangan antara efektivitas klinis, kemampuan pasien menggunakan obat, akses, dan efisiensi biaya.
Sebab, obat yang paling murah tetapi tidak dapat digunakan dengan benar bukanlah obat yang benar-benar murah.
Dan dalam terapi inhalasi, kata apt. Fitri Nurhayati, obat yang tidak berhasil sampai ke paru adalah biaya yang terbuang.***