BALIKPAPAN, IAI News – Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Public Private Mix (PPM) Provinsi Kalimantan Timur berlangsung dengan menghadirkan perwakilan Dinas Kesehatan dan District-based Public-Private Mix (DPPM) dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltim.
Acara ini digelar untuk mengevaluasi capaian program serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan tuberkulosis (TBC) dilaksanakan 16-18 Juli 2025 Di Hotel Horison Ultima Bandara Sepinggan Balikpapan.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pendekatan PPM sebagai strategi utama dalam memperluas cakupan penemuan kasus TBC dan meningkatkan akses pengobatan.
“Pendekatan Public Private Mix dikembangkan untuk melibatkan seluruh fasilitas kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, guna mempercepat penemuan kasus dan meningkatkan keberhasilan terapi. Hal ini sejalan dengan upaya global dalam eliminasi TBC,” ujar dr. Jaya Mualimin.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kaltim, Setyo Budi Basuki, SKM, M.Kes, memaparkan capaian program P2 TBC di wilayahnya. Ia menyoroti peningkatan deteksi kasus namun juga mengakui masih adanya tantangan dalam pelaksanaan di lapangan.
“Untuk memastikan efektivitas program, kegiatan Monev dilaksanakan secara berkala. Tujuannya adalah menilai progres, mengidentifikasi kendala, dan menyusun rencana tindak lanjut yang tepat,” tutur Setyo Budi Basuki.
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) P2P dr. Ivan Hariyadi menyampaikan bahwa Monev Public Private Mix di Kalimantan Timur meliputi identifikasi capaian DPPM (Distric-Based Public Private Mix), tantangan di kabupaten/kota, serta integrasi layanan TBC-HIV. Ia juga menekankan perlunya rekomendasi untuk penguatan program ke depan.
“Salah satu fokus utama adalah integrasi layanan TBC-HIV, terutama pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT) bagi Orang dengan HIV (ODHIV) yang memulai terapi ARV. Langkah ini dinilai krusial untuk menekan angka koinfeksi,” urai dr. Ivan Hariyadi.
Dalam kesempatan yang sama, Nurul Badriyah, SKM, perwakilan tim kerja TB Kemenkes, memaparkan pentingnya kolaborasi layanan TBC berbasis kabupaten/kota melalui pendekatan Public-Private Community Partnership.
Tak ketinggalan, Romi Hendra, SKM, Pemegang Program TB Dinas Kesehatan Kaltim, menjelaskan bahwa implementasi Public Private Mix dilakukan secara desentralistik melalui DPPM. Jejaring layanan TBC diperkuat dengan melibatkan berbagai penyedia layanan kesehatan.
Keberhasilan Public Private Mix sangat bergantung pada komitmen dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah, termasuk dukungan kebijakan dan pemantauan terpadu.
Hasil Monev menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, optimalisasi pendataan, dan sinergi lebih kuat antara pemerintah dan swasta di seluruh kabupaten/ kota di Kaltim.
Peserta juga membahas perlunya dukungan kebijakan dan pendanaan yang berkelanjutan untuk memastikan program PPM dapat dijalankan secara optimal.
Dinas Kesehatan Kaltim berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil Monev dengan menyusun strategi perbaikan berbasis data dan masukan dari kabupaten/kota.
Kegiatan ditutup dengan harapan bahwa kolaborasi semua pihak akan semakin memperkuat penanggulangan TBC di Kalimantan Timur, menuju eliminasi TBC 2030.
Dengan terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Public Private Mix ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi lebih kuat untuk mencapai target eliminasi TBC di Kalimantan Timur, demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.***