Layar ponsel di grup WhatsApp Apoteker minggu ini riuh rendah dengan diskusi resistensi antibiotik. Sebuah Surat Edaran pemerintah daerah tentang pengendalian antibiotik memicu gelombang keresahan yang sangat dalam. Kebijakan tersebut terasa seperti beban berat yang dijatuhkan di atas pundak para pejuang penggunaan obat yang rasional. Masyarakat melihat ada luka profesional yang belum terobati di balik kebijakan yang muncul secara tiba-tiba tersebut.
Martabat Profesi, Sunyinya Keteguhan Hati dan Rasa Lelah Nurani
Apoteker berdiri sebagai garda terdepan sekaligus benteng terakhir bagi keselamatan pengobatan bangsa. Martabat profesi ini sering kali diuji oleh sunyinya keteguhan hati dalam menolak permintaan obat yang tidak rasional. Regulasi menuntut para apoteker komunitas menjadi penjaga gawang yang disiplin dengan ancaman sanksi yang membayangi. Dunia nyata menunjukkan fakta kontradiktif dengan antibiotik yang dijual bebas di toko kelontong tanpa pengawasan ahli. Penyerahan obat keras melalui platform online ilegal semakin tidak terkendali dari hari ke hari tanpa tindakan tegas dari regulator.
Pagar distribusi obat di Indonesia terlihat bocor pada banyak titik yang tidak tersentuh hukum. Rasa lelah menyelimuti nurani praktisi saat melihat antibiotik berpindah tangan layaknya komoditas pasar murah di ceruk lain. Praktik penyerahan obat oleh tenaga kesehatan lain secara ilegal menjadi pemandangan yang menyakitkan integritas profesional. Tekanan ekonomi dari pemilik sarana sering kali lebih dominan daripada nilai etika pengabdian profesi yang luhur. Situasi ini ibarat menjaga pintu depan rumah dengan sangat ketat sementara jendela belakang dibiarkan terbuka lebar oleh pemerintah.
Promosi Kesehatan dalam Pengendalian Resistensi Antibiotik
Promosi kesehatan merupakan proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kendali atas kesehatan mereka secara mandiri. Keberhasilan upaya ini bergantung pada implementasi lima area aksi strategis secara serentak dan berkeadilan. Pengendalian resistensi antibiotik memerlukan keterlibatan aktif pemerintah dalam membangun ekosistem yang mendukung seluruh profesi kesehatan. Upaya pemerintah tidak akan efektif jika hanya fokus pada satu ceruk kebijakan publik tanpa menyentuh area lingkungan dan reorientasi pelayanan secara luas.
· Membangun Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan
Membangun kebijakan publik yang berwawasan kesehatan merupakan langkah awal yang inspiratif bagi masa depan bangsa. Pemerintah harus memastikan setiap aturan yang lahir memberikan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh tenaga kesehatan. Kebijakan pengendalian antibiotik tidak boleh hanya menjadi selembar kertas yang memojokkan satu profesi saja. Keadilan regulasi menjadi syarat mutlak agar Apoteker tidak merasa menjadi satu-satunya pihak yang memikul beban kesalahan sistem yang rapuh.
· Menciptakan Lingkungan yang Mendukung
Menciptakan lingkungan yang mendukung merupakan langkah kedua yang wajib diupayakan oleh regulator secara serius. Pemerintah harus menutup seluruh celah perdagangan antibiotik ilegal di pasar tradisional maupun pasar daring dengan pengawasan ketat. Lingkungan praktik yang aman akan memberikan ketenangan bagi Apoteker untuk menjalankan peran profesional mereka secara maksimal. Penertiban sarana ilegal harus menjadi prioritas utama pemerintah agar tidak ada ceruk pasar gelap yang merusak moralitas kesehatan masyarakat.
· Memperkuat Aksi dan Gerakan Masyarakat
Memperkuat aksi masyarakat merupakan pilar ketiga yang harus dibangun melalui pemberdayaan komunitas secara masif. Pemerintah perlu mendukung penuh gerakan kemasyarakatan seperti Kampung ASK Me DAGUSIBU untuk meningkatkan literasi obat secara nasional. Masyarakat yang berdaya akan menjadi mitra terbaik bagi Apoteker dalam menolak penggunaan antibiotik secara serampangan. Kolaborasi nyata antara pemerintah dan komunitas akan menciptakan benteng pertahanan kesehatan yang lebih kokoh bagi seluruh warga negara.
· Pengembangan Keterampilan Perorangan
Mengembangkan keterampilan individu merupakan pilar keempat yang harus diwujudkan melalui edukasi publik yang berkelanjutan. Masyarakat perlu memahami bahaya resistensi antibiotik melalui informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh orang awam. Pemerintah wajib memfasilitasi media komunikasi yang menghubungkan masyarakat secara langsung dengan tenaga kesehatan yang kompeten. Pengetahuan yang baik akan mengubah perilaku pasien dari sekadar meminta obat menjadi pencari solusi kesehatan yang lebih bijak.
· Reorientasi Sistem Pelayanan Kesehatan
Reorientasi pelayanan kesehatan menjadi pilar kelima yang menuntut perubahan paradigma dari kuratif menuju preventif-promotif. Pemerintah harus mengajak seluruh tenaga kesehatan termasuk para prescriber atau dokter untuk mengupayakan peresepan yang sesuai indikasi klinis. Peresepan antibiotik yang tidak rasional oleh dokter harus mendapatkan perhatian dan pembinaan yang sama ketatnya dengan pelayanan di apotek. Keseimbangan tanggung jawab di antara seluruh profesi akan menciptakan sistem kesehatan yang harmonis dan berintegritas tinggi.
Penghormatan untuk Para Penjaga Amanah
Apresiasi setinggi-tingginya layak diberikan kepada para Apoteker yang tetap memilih jalan kebenaran di tengah tekanan sistem. Masyarakat memahami sepenuhnya jika masih ada praktisi yang belum maksimal karena suasana lingkungan yang belum mendukung secara adil. Langkah kecil untuk tetap jujur di balik etalase merupakan bentuk investasi keselamatan bagi generasi anak cucu kita kelak. Kesabaran dalam memberikan edukasi kepada pasien merupakan wujud pengabdian yang tak ternilai harganya di mata Tuhan.
Setiap butir antibiotik yang terjaga efektivitasnya adalah perisai bagi kelangsungan peradaban umat manusia dari ancaman kematian. Keteguhan hati para praktisi merupakan bentuk ibadah yang tulus kepada Tuhan Sang Pemilik Nyawa. Amanah untuk memelihara obat harus tetap terjaga meski badai ketidakadilan sistem masih terus menerjang profesionalisme ini. Masyarakat mendoakan agar setiap langkah Apoteker selalu membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh bangsa Indonesia.
