Denpasar, IAI News – Universitas Bali Internasional (UNBI) melaksanakan evaluasi lapangan untuk usul pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) pada Rabu, 13 Agustus 2025. Kegiatan ini menjadi tahapan krusial dalam proses perizinan pembukaan program profesi, yang menilai langsung kesiapan institusi dari berbagai aspek akademik maupun operasional.
×
Evaluasi dilakukan oleh dua evaluator dari Universitas Padjadjaran, yaitu Prof. Dr. apt. Tiana Milanda, M.Si. dan Prof. apt. Riszky Abdulah, Ph.D. Keduanya merupakan akademisi senior di bidang farmasi yang memiliki pengalaman luas dalam pengembangan pendidikan profesi apoteker dan penjaminan mutu perguruan tinggi.
Kegiatan diawali dengan sambutan Rektor UNBI, Prof. Dr. dr. I Made Bakta, SpPD-KHOM, yang memaparkan visi pengembangan pendidikan farmasi berorientasi mutu, responsif terhadap kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, serta selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa pembukaan PSPPA UNBI merupakan langkah strategis untuk mendukung ketersediaan tenaga apoteker profesional di Bali dan wilayah Nusa Tenggara.
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII, Dr. I Gusti Bagus Lanang Eratodi, ST., MT., turut hadir dan menyampaikan dukungannya. Menurutnya, prodi Sarjana Farmasi Klinis UNBI telah meraih akreditasi Baik Sekali, sehingga secara administratif dan akademik, usul pembukaan PSPPA telah memenuhi persyaratan dan layak untuk dibuka. Namun, ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas input mahasiswa melalui proses seleksi yang ketat dan sesuai standar nasional profesi apoteker.
Setelah sesi pembukaan, tim evaluator melakukan telaah mendalam terhadap dokumen kurikulum dan perangkat pembelajaran, kualifikasi dosen serta preseptor, serta ketersediaan sarana-prasarana penunjang. Fasilitas yang menjadi fokus peninjauan meliputi apotek pendidikan, OSCE Center, ruang Computer-Based Test (CBT), perpustakaan, ruang kuliah, laboratorium, serta teknologi pembelajaran yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik.
Evaluator juga mengkaji sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan di UNBI, termasuk mekanisme audit mutu, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut hasil monitoring.
Pada sesi berikutnya, evaluator berdialog dengan unsur sivitas (calon pengelola program, dosen, tenaga kependidikan) serta perwakilan jejaring lahan praktik seperti apotek komunitas, rumah sakit, puskesmas dan pemerintahan, distribusi dan industri (termasuk P4TO).
Fokus diskusi mencakup kesesuaian capaian pembelajaran dengan standar profesi apoteker, kesiapan skema praktik kefarmasian yang komprehensif (komunitas, klinik, dan industri), serta mekanisme pembinaan etika dan keselamatan pasien selama praktik.
Evaluator menekankan penguatan sistem penjaminan mutu, mulai dari monitoring proses pembelajaran, asesmen kompetensi berbasis OSCE, hingga pelacakan lulusan dan umpan balik pengguna.
Calon Koordinator PSPPA UNBI, apt. Ni Putu Wintariani, S.Farm., M.Farm., menyampaikan bahwa tim pengelola telah menyiapkan secara matang seluruh aspek akademik dan non-akademik. Hal ini mencakup tata kelola prodi, kebijakan penerimaan mahasiswa, layanan kemahasiswaan, serta rencana pengembangan fasilitas laboratorium dan sarana pendukung praktik. “Kami berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan profesi apoteker yang berkualitas, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan pelayanan kefarmasian masa kini,” ujarnya.
Hasil evaluasi lapangan ini dirangkum dalam rekomendasi yang menjadi dasar keputusan tahap perizinan berikutnya oleh otoritas terkait. Jika dinyatakan memenuhi, program PSPPA UNBI akan memasuki fase finalisasi izin operasional dan penyiapan penerimaan mahasiswa perdana, termasuk sosialisasi seleksi, kalender akademik, serta penetapan biaya pendidikan sesuai regulasi.
Pembukaan PSPPA di UNBI diharapkan memperkuat ekosistem layanan kefarmasian dan riset terapan di kawasan Bali–Nusra, memperluas akses pendidikan profesi, serta mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga apoteker yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan, industri, dan pemerintahan.***
